Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Mardi Waluyo di Kota Blitar kini berada dalam kondisi keuangan yang kritis. Rumah sakit milik pemerintah daerah tersebut tercatat menanggung utang hingga Rp12 miliar. Padahal, menurut mantan Wali Kota Blitar, Samanhudi Anwar, rumah sakit ini pernah mengalami masa keemasan dan mencatat surplus besar dalam neraca keuangannya.
Samanhudi mengungkapkan bahwa pada tahun 2017, saat dirinya masih menjabat sebagai Wali Kota, RSUD Mardi Waluyo mampu menghasilkan keuntungan hingga Rp60 miliar. Ia menilai terdapat sejumlah aspek yang perlu dibenahi untuk mengembalikan kondisi rumah sakit seperti dulu.
“Ada tiga hal penting yang harus diperbaiki jika ingin RSUD Mardi Waluyo kembali sehat,” ungkap Samanhudi, Selasa (27/5/2025).
Selama masa kepemimpinannya, kata Samanhudi, operasional rumah sakit berjalan optimal tanpa mengalami kerugian. Pelayanan kepada masyarakat pun berlangsung lancar dan berkualitas.
Kini, dengan beban utang mencapai Rp12 miliar, Samanhudi mempertanyakan penyebab terjadinya penurunan drastis tersebut. Ia menekankan pentingnya kedisiplinan seluruh jajaran rumah sakit, mulai dari manajemen, tenaga medis hingga perawat.
“Tanpa kedisiplinan—dalam hal waktu, pelayanan, dan akuntabilitas—akan sulit memperbaiki kinerja,” tegasnya.
Ia juga menyoroti lemahnya pengawasan dari Pemerintah Kota dan DPRD Blitar. Menurutnya, jika pengawasan dilakukan dengan baik, kondisi krisis ini seharusnya bisa dicegah.
“Perlu ada evaluasi berkala minimal dua kali dalam setahun, mencakup aspek pelayanan maupun keuangan rumah sakit,” tambahnya.
Samanhudi mempertanyakan kinerja pengawasan selama ini, mengingat RSUD Mardi Waluyo sebelumnya memiliki surplus besar yang seharusnya bisa menjadi modal untuk menjaga keberlangsungan operasional rumah sakit.
Di sisi lain, Direktur RSUD Mardi Waluyo, dr. Muhammad Muchlis, membenarkan bahwa rumah sakit tengah menghadapi krisis keuangan. Ia menyebutkan bahwa pendapatan terus menurun, sementara beban pengeluaran semakin besar.
“Selama dua tahun terakhir, rumah sakit mulai defisit karena pengeluaran melebihi pemasukan. Bisa dikatakan, kami kalah dalam persaingan bisnis,” ujar Muchlis, Minggu (25/5/2025).
Menurutnya, pendapatan tahunan RSUD berkisar antara Rp90 hingga Rp98 miliar, sementara target yang ditetapkan pemerintah daerah adalah Rp110 miliar. Selain itu, hutang sebesar Rp12 miliar juga mencakup tunggakan hak-hak pegawai yang belum terpenuhi hingga tahun 2025 ini. (Hev/Yun)
